Dalam Sektor Pelayanan Publik, Surabaya Harus Naik Kelas

- 17 September 2020, 06:54 WIB
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Laila Mufidah. Foto: Doc /Doc/

PORTALSURABAYA.COMSurabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Namun pelayanan publik terutama dalam pelayanan kesehatan masyarakat masih jauh dari kota-kota lain. 

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Surabaya masih urutan ke 19  di jatim  dan 108 di tingkat nasional,  itu bukti kota ini mmbutuhkn tingkat kepedulian wali kota secara khusus. Karena Indeks Pembanguna Manusia (IPM) yang dicapai sudah tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan IPKM sementara IPKM adalah kebutuhan dasar masyarakat.

"Padahal Surabaya semua wilayah terjangkau oleh infrastruktur. Dari 63 Puskesmas hanya 21 yang memiliki sarana untuk rawat inap. Kami di dewan sudah sering mengkritisi, tapi tidak ada perubahan," ungkap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Laila Mufidah, Rabu, (16/9).

Laila menegaskan sudah saatnya Surabaya harus naik kelas terutama dalam pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan, dan ketersediaan hunian yang layak dan memadai.

Sebab, menurutnya kekuatan fiskal berupa PAD dan APBD kota Surabaya sangat mendukung. "Surabaya adalah kota yang memiliki potensi sangat besar, pusat perdagangan, dekat dengan pelabuhan, dekat bandara, infrastruktur yang lengkap, dan ibu kota Jawa Timur, maka sudah waktunya Surabaya naik kelas," ungkapnya.

Politisi PKB ini menjelaskan, Surabaya menjadi perlintasan  perekonomian dan  perdagangan. Surabaya tidak hanya untuk Surabaya, tetapi untuk Jawa Timur, menjadi barometer Jawa Timur, bahkan nasional. Kemampuan fiskal Surabaya sangat tinggi, dan tertinggu baik dari segi PAD atau APBD. PAD kota Surabaya mencapai Rp 5,4 triliun, sedangkan APBD nya sebesar Rp 10,3 triliun. "Dengan kemampuan ini Surabaya sudah saatnya naik kelas," tegasnya.

Menurutnya, Surabaya perlu menunjukkan sebagai kota yang benar-benar menduduki nomor dua di Indonesia. Jangan sampai ada ungkapan kota nomer satu Jakarta, nomer dua Jakarta, dan nomer tiga juga jakarta. "Surabaya harus benar-benar mewujudkan sebagai kota nomer dua di Indonesia," jelasnya.

Laila mengungkapkam, anggaran Dinas Kesehatan Kota Surabaya lebih kecil ketimbang Dinas Kebersihan kota. Kondisi ini menjadi kontraproduktif dari sisi pelayanan kebutuhan hajat dasar masyarakat. Karena kesehatan menjadi amanat undang-undang No 36/2009 tentang pelayanan kesehatan masyarakat harus dipenuhi.

"Ini menjadi tolak ukur kepedulian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Standar pelayanan harus lebih baik, terutama di kesehatan dan pendidikan," jelasnya. ***

Halaman:

Editor: Al Qomaruddin


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X