Pemerhati Lingkungan Hidup di Jatim Pertanyakan Dugaan Proyek Reklamasi di Kawasan Ini ...

- 3 Juni 2021, 22:43 WIB
Pemerhati Lingkungan Hidup, Amir Ma’ruf Khan mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu UPT Pelayanan Perizinan Terpadu dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada Rabu (2/6/2021) bersama warga dan nelayan.
Pemerhati Lingkungan Hidup, Amir Ma’ruf Khan mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu UPT Pelayanan Perizinan Terpadu dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada Rabu (2/6/2021) bersama warga dan nelayan. /istimewa

 

PORTALSURABAYA.COM - Pemerhati Lingkungan Hidup, Amir Ma’ruf Khan mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu UPT Pelayanan Perizinan Terpadu dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada Rabu (2/6/2021) lalu. Disana, ia bersama perwakilan nelayan dan warga mengkroscek serta mengklarifikasi dugaan proyek reklamasi laut di Desa Ketapang Selatan, Watu Dodol, Banyuwangi yang dinilai janggal.

Amir mengatakan, reklamasi di Banyuwangi sampai Kamis (3/2/2021) ini tak ada izin. Menurutnya, apa yang dilakukan menyalahi aturan lantaran proses yang dilakukan dianggap mereka tak benar.

"Kami mempertanyakan apakah ada pengajuan izin reklamasi? Baik dari Perorangan atau dari Pengusaha di Kabupaten Banyuwangi. Jawabannya sampai hari ini tidak ada permohonan izin reklamasi di pantai Banyuwangi," kata Amir, Kamis (3/6/2021).

Amir mengungkapkan, pihaknya juga mendatangi Dinas ESDM Jatim dengan maksud dan tujuan yang sama, yakni mempertanyakan sisa galian tambang yang dianggap bisa merusak Lingkungan Hidup. Ia menilai, hal tersebut bisa membahayakan manusia serta biota laut disekitarnya.

"Di Banyuwangi itu, yang punya izin hanya sekitar 15. Orang dari ESDM kemarin minta, jika ada hal yang tidak beres terkait pertambangan tanpa izin, langsung melapor ke aparat penegak hukum," pungkas dia.

Senin (31/5/2021) lalu, para aktivis dan perwakilan dari LSM, baik LKPK, LSM Teropong, hingga ketua kelompok nelayan Mentari Timur juga mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jatim. Disana, mereka melaporkan dan meminta klarifikasi perihal dugaan reklamasi laut di desa Ketapang Selatan Watu Dodol. Mereka menduga, hal tersebut penuh kejanggalan.

"Ada berbagai kejanggalan dalam pelaksanaan yang kami temukan, termasuk adanya dugaan rekayasa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Kami di DLH membawa berkas dan bukti-bukti adanya reklamasi laut yang dilakukan pengusaha Banyuwangi," bebernya.

Menurut Amir, mekanisme pembuatan amdal terjadi lompatan. Artinya, tak melalui kajian dan pelibatan masyarakat. "Kami menduga, mekanisme pembuatan amdal ada lompatan-lompatan, jadi dalam arti tak melibatkan masyarakat lingkungan, tidak melalui kajian-kajian," jelasnya.

Perlu diketahui, dugaan reklamasi di Pantai Watu Dodol, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi menuai protes dari para nelayan dan pemerhati lingkungan. Mereka menganggap, dugaan reklamasi yang dilakukan mengancam ekosistem laut dan membunuh mata pencaharian nelayan. Selain mendatangi beberapa instansi terkait, mereka juga sempat menggelar aksi penolakan dengan sejumlah tanda tangan sebagai wujud protes keras perihal dugaan reklamasi itu.

Halaman:

Editor: Fauzi Rahman

Sumber: Portal Surabaya, Portal Surabaya (PRMN), portalsurabaya.com, portalsurabaya.pikiran-rakyat.com


Tags

Artikel Terkait

Terkini

X