Info Terkini Terkait BLT, Kartu Prakerja, hingga BLK dari Pemerintah Guna Tanggap Pandemi Covid-19

- 13 September 2020, 10:44 WIB
Selain BLT Rp600 Ribu, Kemnaker Kembali Bangun BLK Komunitas di Tengah Pandemi /@kemnaker

PORTALSURABAYA.com – Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian baru-baru ini mendorong pemerintah untuk dilakukan peningkatan kemampuan masyarakat melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas.

Dikutip dari laman ekon.go.id, BLK Komunitas ditujukan untuk para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, yaitu agar Kesehatan Pulih dan Ekonomi Bangkit.

“Pemerintah juga telah menjalankan berbagai kebijakan dan program terkait ketenagakerjaan di masa pandemi Covid-19 ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat mewakili Presiden RI menyampaikan sambutan dalam acara Naker tanggap Covid 2020 dengan tema “Kerja untuk Kejayaan Bangsa”, Sabtu 12 September 2020 di Bali. 

Salah satunya bantuan pemerintah berupa Program Kartu Prakerja yang kini diposisikan sebagai semi bantuan sosial (bansos) bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan, dan pekerja informal terdampak.

Dikutip oleh tim portalsurabaya.pikiran-rakyat.com dalam Siaran Pers No. HM.4.6/114/SET.M.EKON.2.3/09/2020, program ini memberikan bantuan biaya pelatihan dan insentif dengan total bantuan Rp3.550.000,- untuk 5,6 juta orang penerima.

Sampai saat ini, lebih dari 22 juta orang telah melakukan pendaftaran dan sebanyak 3,8 juta orang telah ditetapkan mendapatkan Kartu Prakerja.

Selain itu, terdapat 1,6 juta orang telah menyelesaikan pelatihan dan sebanyak 933 ribu orang telah mendapatkan insentif.

“Ke depan Program ini akan terus ditingkatkan dengan membuka pendaftaran dan pelatihan offline (luring) dengan mempertimbangkan wilayah,” kata Menko Perekonomian dalam acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ini.

Airlangga juga menyebutkan BLK Komunitas, yang diharapkan dapat menjadi penyedia pelatihan, utamanya untuk mendorong pelatihan luring pada daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi komunikasi.

“Tentunya BLK harus memenuhi kriteria yang ditetapkan,” kata Airlangga. 

Halaman:

Editor: Miftahul Ummah

Sumber: Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesi


Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X