Jendral Polri Terseret Kasus Djoko Tjandra, Yasonna: Mereka Juga Harus Dipidana Dengan Hukum

- 2 Agustus 2020, 16:33 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Raker tersebut membahas persiapan kenormalan baru di lembaga pemasyarakatan (LP) dan Imigrasi. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp. /

PORTALSURABAYA.com - Kasus penangkapan Djoko Tjandra pada akhir bulan Juli lalu telah menjadi perhatian publik. Bagaimana tidak, Djoko Tjandra telah menjadi buronan selama 11 tahun lamanya.

Dibalik kasus melarikan diri Djoko Tjandra selama 11 tahun tersebut, sejumlah jendral yang menjabat di Polri namanya telah terseret ke dalam kasus tersebut. Hal ini menjadi pukulan berat bagi lembaga penegak hukum di Indonesia.

Dengan menyandang status buronan, Djoko Tjandra dengan leluasanya dapat keluar-masuk Indonesia dengan sangat mudah. Yasonna H Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi pembelajaran bagi setiap lembaga penegak hukum di tanah air.

Baca Juga: Warga Wonocolo Bentuk Tim Gugur Tugas dan Kampung Lalu Lintas Steril Covid-19

Laoly pun mengapresiasi Polri yang memroses pidana anggotanya meski berstatus jendral atas kasus tersebut dan menangkap Djoko, Kamis 30 Juli 2020 kemarin.

Baca Juga: Jadwal Acara TV Malam Ini Minggu 2 Agustus 2020, Trans TV, GTV, Trans 7, ANTV, RCTI, SCTV, Indosiar

"Polri telah menerbitkan laporan dugaan pidana atas oknum di lembaganya yang menerbitkan surat jalan bagi Djoko Tjandra.

Tentu ini harus diapresiasi dan bisa menjadi contoh bagi lembaga penegak hukum lain untuk melakukan hal serupa terhadap anggotanya yang diduga terlibat dalam surat jalan Djoko Tjandra.

"Pencopotan semata tentu tidak cukup, harus diikuti dengan proses pidana," kata Yasonna kepada wartawan, Jumat 31 Juli 2020.

Artikel ini sebelumnya telah tayang di pikiran-rakyat.com dengan judul: Para Jendral Polri Terlibat Kasus Djoko Tjandra, Yasonna: Pencopotan Saja Tak Cukup, Diproses Pidana

Halaman:

Editor: Miftahul Ummah


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X