Sejumlah Jendral Polri Ikut Terlibat Kasus Djoko Tjandra, Hukuman Apa yang Pantas?

- 2 Agustus 2020, 12:02 WIB
MENTERI Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly.* /-Foto: PR Bekasi.

PORTALSURABAYA.com - Penangkapan buronan kelas kakap, Djoko Tjandra masih ramai menjadi perbincangan publik. 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly, menegaskan kasus Djoko Tjandra harus menjadi pelajaran bagi setiap lembaga penegak hukum di Indonesia. 

Apalagi, setelah beredarnya kabar adanya sejumlah jendral di tubuh Polri yang terkait kasus tersebut menjadi hantaman bagi lembaga penegak hukum Indonesia.

Baca Juga: Gubernur DKI Jakarta Datangi Laboratorium Testing PCR Covid-19 Terbaik di Indonesia

Seperti yang diketahui, Djoko Tjandra sempat melenggang keluar-masuk Indonesia meksipun ia berstatus buronan. Laoly pun mengapresiasi Polri yang memroses pidana anggotanya atas kasus tersebut dan meangkap Djoko, Kamis 30 Juli 2020 kemarin.

"Polri telah menerbitkan laporan dugaan pidana atas oknum di lembaganya yang menerbitkan surat jalan bagi Djoko Tjandra. Tentu ini harus diapresiasi dan bisa menjadi contoh bagi lembaga penegak hukum lain untuk melakukan hal serupa terhadap anggotanya yang diduga terlibat dalam surat jalan Djoko Tjandra.

Pencopotan semata tentu tidak cukup, harus diikuti dengan proses pidana," kata Yasonna kepada wartawan, Jumat 31 Juli 2020.

Artikel ini sebelumnya telah tayang di pikiran-rakyat.com dengan judul: Para Jendral Polri Terlibat Kasus Djoko Tjandra, Yasonna: Pencopotan Saja Tak Cukup, Diproses Pidana

"Semoga ini menjadi pelajaran agar jangan lagi ada oknum di lembaga penegak hukum di Indonesia yang merasa bisa bermain-main karena negara tidak akan berkompromi soal ini," kata dia.

Yasonna menambahkan, sebagai sistem pendukung dalam penegakan hukum, Kementrian Hukum dan HAM lewat Ditjen Imigrasi mengeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi Djoko Tjandra agar bisa dibawa dari Malaysia ke Indonesia. SPLP dikeluarkan sekaligus dicabut Kamis 30 Juli 2020.

Halaman:

Editor: Tifa Fauliza

Sumber: Warta Ekonomi


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X