FPI: Pemerintah Langgar UU dalam Membatalkan Haji 2020

- 7 Juni 2020, 09:28 WIB
ILUSTRASI pelaksanaan ibadah haji.*

PORTALSURABAYA.com – Adanya pandemi corona atau covid-19 membuat pemerintah memutuskan untuk membatalkan ibadah Haji 2020. Melihat hal tersebut, Front Pembela Islam (FPI) langsung mengkritik kebijakan tersebut.

Sekretaris Umum FPI Munarman menilai bahwa langkah pemerintah membatalkan haji 2020 melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah karena memutuskan pembatalan haji secara sepihak tanpa konsultasi dengan DPR.

"Sudah jelas terjadi pelanggaran UU Haji oleh Presiden yang secara sewenang-wenang memerintahkan Menteri Agama, menurut keterangan dari salah satu anggota komisi VIII DPR, untuk membatalkan pelaksanaan haji secara sepihak tanpa pembicaraan dengan DPR," kata Munarman.

Baca Juga: Jadwal Bola Hari Ini: Bundesliga Jerman - Bremen vs Wolfsburg, Union Berlin vs Schalke 04

Baca Juga: Jadwal Bola Hari Ini: Bundesliga Jerman - Bremen vs Wolfsburg, Union Berlin vs Schalke 04

UU Haji dan Umrah sendiri memang tidak diatur secara spesifik mekanisme pembatalan haji saat pandemi.

Namun UU tersebut juga mengatur DPR sebagai pengawas eksternal penyelenggaraan haji.

Munarman menilai bahwa Menteri Agama harusnya melaporkan hasil pengawasan dan pertanggungjawaban kepada Presiden dan DPR RI.

Sekretaris Umum FPI itu juga beranggapan bahwa DPR perlu untuk melakukan tindakan tegas atas pembatalan haji secara sepihak itu.

Dia mengusulkan DPR memanggil presiden dan menteri agama untuk dimintai pertanggungjawaban.

Halaman:

Editor: Rahmanto Elfian


Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X